YOGYAKARTA, iNews.id – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD bisa membatalkan kebijakan menteri melalui hak veto menko yang dimilikinya. Khususnya terhadap keputusan maupun kebijakan yang dinilai tidak sejalan dengan misi-visi Presiden dan Wakil Presiden.
“Veto itu sebenarnya bukan hal baru. Istilah ini hanya upaya pengendalian saja,” ujar Mahfud MD, di sela kunjungan ke Universitas Islam Indonesia (UII) di Jalan Cik Ditiro, Yogyakarta, Senin (28/10/2019).
Dia menjelaskan, soal hak veto ini muncul dari pengalaman berdasarkan pengalaman periode pertama kepemimpinan Presiden Jokowi. Ketika itu disebutnya posisi menko cukup lemah. Seperti saat mengundang menteri, namun yang datang kerap hanya diwakilkan. Sementara keputusan yang ada, tidak bisa dijalankan dengan alasan tak ikut dalam rapat.
“Ini dilakukan agar kebijakan yang ada bisa saling sinergis dan tidak bertentangan,” katanya.
Menurutnya, pemerintah tak ingin kejadian seperti periode awal kembali terulang. Menteri tidak boleh memiliki visi dan misi masing-masing. Semua kendali harus ada di tangan Presiden dan Wakil Presiden dalam tataran umum.