Selain itu, proses penyidikan harus dilakukan secara transparan. Polisi mesti bekerja cepat agar kasus ini bisa segera disidangkan. Polisi juga harus melakukan evaluasi terhadap tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) dan penempatan personel dalam mengamankan aksi unjuk rasa. Kemudian, memperbaiki tata cara penanganan unjuk rasa agar tidak kasus seperti ini tidak terulang lagi.
“Tupoksi pengamanan aksi harus dievaluasi agar tidak ada kasus serupa,” kata Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ini.
Sementara Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengajak seluruh jajaran di lingkungan persyarikatan Muhammadiyah untuk mengikuti garis kebijakan pimpinan pusat dan tidak mengambil sikap atau langkah sendiri-sendiri. Persyarikatan harus terkonsolidasi dengan baik, menjaga suasana tenang dan kondusif, setelah adanya kader IMM yang tewas dalam aksi demonstrasi di Kendari, Sultra.
“Kita sangat prihatin, berduka dan menyesalkan kejadian itu. Kita telah berkomunikasi dan mendesak pihak kepolisian untuk mengusut tuntas dan dilakukan investigasi yang objektif,” kata Haedar di Yogyakarta, Jumat (27/9/2019).