SLEMAN, iNews.id – Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (Pustek) Universitas Gadjah mada (UGM) mengkritisi kebijakan pemerintah mengimpor garam. Mereka memandang pemerintah belum memiliki desain pengembangan industri garam nasional yang jelas.
“Pemerintah terkesan belum memiliki desain pengembangan industri garam nasional yang di dalamnya seharusnya berisi strategi komprehensif dan peta jalannya,” kata Peneliti Pustek UGM, Putut Indroyono, Selasa (16/3/2021).
Putut mengatakan, pemerintah saat ini cenderung mengambil kebijakan impor dengan hanya merespon kecenderungan permintaan pasar. Sebaliknya, pemerintah dianggap tidak melihat dari sisi strategi pengembangan industri garam nasional jangka menengah dan panjang.
“Kebijakan itu cenderung bersifat reaktif jangka pendek dan tidak konstruktif,” ujarnya.
Kebijakan impor seperti itu terus dilakukan dan berulang-ulang. Pemerintah tidak pernah belajar dari pengalaman sebelumnya. Setiap membuka impor garam, tidak pernah ada kepastian apakah kebijakan ini akan diulang untuk tahun depan.
Pemerintah seharusnya memiliki data yang valid soal kebutuhan garam dan memperhatikan kesejahteraan petani garam. Angka kebutuhan garam setap tahun seharusnya sudah diprediksi sehingga ada target pengurangan impor dari tahun ke tahun. Sedangkan di dalam negeri bisa diikuti dengan peningkatan produksi.
“Bila hal ini dilakukan beberapa tahun ke depan maka swasembada garam dapat dicapai,” katanya.