Wakil Ketua KPI Pusat, Rahmat Arifin mengatakan untuk menjaga netralitas media alam pemilu dan pileg, pihaknya telah menjalin kerja sama dengan KPU bersama dengan Bawaslu dan Dewan Pers. Tujuannya agar media bia memberikan pemberitaan yang seimbang dan tidak terjebak dalam kepentingan politik. Media harus memberikan informasi yang benar kepada masyarakat dan independen, serta netral.
Melalui kerja sama ini, kata dia, diharapkan bisa menangani pelanggaran kampanye. KPU dan bawaslu bisa meninaklanjuti dari setiap peloanggaran sesuai regulasi yang ada yakni peraturan KPU. Begitu juga media, bisa diberikan sangksi oleh Dewan Pers dan juga KPI terkait pelanggaran yang mungkin. “Kita sudah antisipasi itu dengan semua pihak,” katanya.
Dosen Ilmu Komunikasi UPN Veteran Yogyakarta, Susilastuti mengatakan media rentan terjebak dalam politik. Entah itu karena faktor politik, sosial ataupun ekonomi. Meski begitu media harus bisa berada di tengah, dan memberikan informasi yang dibutuhkan publik. “Media ini bisa terjebak atau memang ada kepentingan,” ujarnya.