Untuk penanganan korupsi di daerah, KPK juga mendirikan koordinasi wilayah. Setidaknya ada 9 wilayah dan DIY masuk wilayah V bersama dengan Jawa Tengah dan NTB. Keberadaan korwil atau cabang ini dibangund engat hati-hati. Sengaja tidak ada kantor agar gerak KPK lebih lincah. “Keberadaan cabang atau korwil ini tidak dilengkapi kantor,” katanya.
Ketua PP Muhammadiyah, Haedar Nashir mengatakan, sejak tahun 2000 kerja sama antikorupsi telah dilakukan dengan Muhammadiyah. Menurut dia, ormas Islam yang dipimpinnya terus melakukan upaya menciptakan budaya antikorupsi. Salah satunya dengan mengeluarkan fatwa haram. “Seperti merokok ketika ada fatwa haram, orang di Muhammdiyah yang merokok menurun. Mereka yang merokok akan terasing dengan sendirinya,” ucapnya.
Untuk pencegahan korupsi ini, Muhammadiyah akan mendorong berbagai institusi pemerintahan lewat dakwah muhammadiyah. Baik di sektor eksekutif, legislatif, yudikatif hingga TNI dan Polri. “Muhammadiyah akan melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi lebih bagus agar Indonesia bisa lebih baik,” katanya.