Mengingat situasi pandemi Covid-19 diperkirakan masih akan berlangsung setidaknya hingga beberapa bulan mendatang. Pemerintah perlu melakukan antisipasi dengan mulai mengubah cara kerja selama ini yang masih mengandalkan administrasi publik model lama.
Perlu dibangun sistem yang membantu pelaksanaan fungsi pelayanan publik, dengan data serta informasi yang terintegrasi sehingga dapat diakses di mana saja untuk mendukung kelancaran pekerjaan.
“Ini hal mendasar sekali yang belum banyak disentuh. Selama ini jika ingin meminta layanan seperti mengeluarkan izin tertentu, karena sistemnya masih mengandalkan personal, saat WFH pasti sulit,” ujarnya.
Lebih lanjut dia menjelaskan, aktivitas kerja yang menggunakan spesialisasi tidak lagi bisa diterapkan di tengah kondisi pandemi. Masing-masing instansi atau unit kerja dapat mengadaptasi model layanan yang sesuai dengan kondisi serta kapasitas yang dimiliki.
Dukungan pemerintah juga diperlukan, terutama untuk daerah-daerah yang memiliki keterbatasan kapasitas keuangan, sumber daya manusia, ataupun teknologi, untuk dapat melakukan langkah-langkah perbaikan atau mengadaptasi kebiasaan baru dalam pelaksanaan pelayanan publik.
Salah satu dukungan yang dapat dilakukan, yakni kolaborasi dengan BUMN, terutama dalam penyediaan jaringan agar dapat mencapai daerah-daerah di pelosok Indonesia.
“Negara harus hadir, dan melalui BUMN itu bisa sangat membantu, karena banyak daerah tidak mampu untuk melakukan itu sendiri,” kata Agus.