YOGYAKARTA, iNews,id - Kementerian Luar Negeri memastikan dukungan Pemerintah Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina untuk merdeka merupakan amanat konstitusi. Penegasan ini disampaikan oleh Direktur Timur Tengah, Direktorat Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI Bagus Hendraning Kobarsyih.
"Dukungan Palestina memang lebih kepada menjalankan amanat konstitusi dan mendukung dekolonisasi," kata Bagus dalam Seminar Nasional "Membaca Masa Depan Palestina: Tinjauan Sejarah, Politik, dan Hak Asasi Manusia" yang berlangsung secara virtual dipantau di Yogyakarta, Sabtu (22/5/2021).
Amanat itu mengacu pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang berbunyi penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
"Kita konsisten menolak 'Deal of Century' (gagasan Donald Trump) dan kita akan tetap meminta bahwa kemerdekaan Palestina harus menjadi target yang kita kejar," kata dia.
Menurut Bagus, meski memungkinkan terdapat nilai-nilai agama di dalamnya, namun secara umum dukungan terhadap rakyat Palestina adalah menyangkut kemanusiaan serta perjuangan sebuah negara yang sedang dijajah.
"Mungkin ada nilai-nilai agama di sana, tetapi secara umum ini global, karena tidak menyebut agama," ujarnya.
Lebih dari itu, menurut Bagus, dukungan pemerintah RI terhadap Palestina juga berkaitan dengan utang sejarah sebagai negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Republik Indonesia melalui seorang Mufti Palestina, Muhammad Amin Al Husaini.
Setelah Palestina, pengakuan terhadap kemerdekaan RI berturut-turut disusul Mesir, Lebanon, Suriah, Yaman, Arab Saudi, serta tiga negara lain di luar Timur Tengah yaitu Turki, Iran, dan Afghanistan.