Opsi lainnya bukan dengan memperpanjang breakwater, melainkan mengeruk pasir secara berkala untuk menghindari pendangkalan kolam pelabuhan. Hanya dengan metode pengerukan akan menjadikan biaya menjadi membengkak.
Karena itu, menurut dia, perlu kajian terintegrasi yang melibatkan para ahli untuk menentukan tahap pembangunan selanjutnya. Saat ini kajian pembangunan yang bakal menggunakan APBN tersebut masih dalam proses penganggaran termasuk penentuan pihak mana saja yang akan dilibatkan.
"Prosesnya baru sampai di situ," ujar Bayu.
Di sisi lain, ada pula pembiayaan yang bakal menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang syaratnya harus didahului penyatuan aset yang ada di pelabuhan itu.
"Jadi kami masih dalam proses penyatuan aset. Ada aset pusat, aset daerah, ada aset Kabupaten Kulon Progo," kata dia.
Bayu membantah anggapan bahwa pelabuhan yang mulai dibangun sejak 2005 dan digadang-gadang sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di DIY itu mangkrak. Proses penyelesaian pembangunan masih dilakukan. Hanya kondisi ombaknya cukup tinggi.