SLEMAN, iNews.id - Kebijakan pupuk bersubsidi untuk menolong petani belum efektif untuk mengatasi permasalahan pertanian. Dalam implementasinya banyak yang tidak tepat sasaran.
Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM) telah mengkaji permasalahan mengenai pupuk bersubsidi. Mulai dari isu kelangkaan pupuk bersubsidi hingga harga yang mahal sampai permasalahan penimbunan. Bahkan dalam praktiknya ada yang nakal mengganti dengan kemasan nonsubsidi.
“Pupuk bersubsidi banyak diselewengkan sehingga terjadi kebocoran,” kata Jumhari dalam seminar nasional “Mengkaji Ulang Kebijakan Subsidi Pupuk” yang digelar di UC UGM, Senin (18/7/2022).
Kebijakan pupuk bersubsidi juga banyak yang tidak tepat sasaran. Dalam praktik di lapangan yang menyerap bukan hanya petani. Namun juga oleh pengecer yang tidak jelas kepada siapa distribusinya.
Menurutnya, dari 100.000 kartu tani sebagai penerima pupuk subsidi hanya 37.000 yang melakukan transaksi. Hal ini dirasakan sangat kecil. Padahal kucuran anggaran yang ada mencapai Rp26 triliun.
“Tetapi menghentikan subsidi pupuk begitu saja bukanlah jalan keluar yang bijaksana karena petani sudah berpuluh tahun tergantung kepada pupuk pabrikan,” katanya.