"Pemimpin yang dihasilkan dari politik uang, dari berbagai level entah itu legislatif ataupun eksekutif, dalam pikiran pertamanya adalah bagaimana untuk mengembalikan uang yang telah digunakan. Tentu ini kondisi yang wajar karena politik uang, oleh karenanya korupsi tidak bisa dihindarkan," tuturnya.
Selain itu, imbuhnya, politik uang juga berpotensi menimbulkan konflik Pemilu. Sebab, hal ini akan menumbuhkan emosi bagi pihak yang kalah karena sudah mengeluarkan banyak sumber daya, sehingga tidak menutup kemungkinan memunculkan pertikaian antar kelompok pendukung.
Oleh karena itu, Halim mengharapkan masyarakat menggunakan akal sehatnya saat memutuskan memilih calon pemimpin atau wakil rakyat bukan didasari karena telah diberi uang, tetapi harus memilih berdasarkan kinerja sehingga praktik korupsi bisa dihilangkan.
"Harus membentuk masyarakat yang cerdas. Politik uang adalah akar dari korupsi di negara kita. Sebagai orang yang waras, tentu memikirkan masa depan anak cucu kita. Bagaimana anak cucu kita bisa hidup nyaman, dengan pelayanan yang baik, ini bisa diwujudkan apabila praktik korupsi bisa dihilangkan dengan cara menolak praktik politik uang," katanya.