KULONPROGO, iNews.id – DPRD Kabupaten Kulonprogo berupaya untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak. Upaya ini dilakukan dengan membuat Perda Perlindungan Anak dan Perempuan dalam upaya mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA).
Ketua DPRD Kulonprogo, Akhid Nuryati mengatakan, perda ini merupakan inisiatif dari DPRD Kulonprogo. Perda tersebut diusulkan karena kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan masih ada, sehingga perlu ada upaya perlindungan dan upaya pemenuhan terhadap hak-hak mereka.
“Kulonprogo sudah mendapatkan predikat Kabupaten Layak Anak, perda ini diharapkan bisa menjadi payung hukum bagi pelayanan perlindungan dan pemenuhan hak anak,” kata Akhid pada Semiloka Kaukus PerempuanParlemen DPRD Kulonprogo, Sabtu (18/12/2021).
Akhid mengatakan, untuk merealisasikan perlindungan ini, perlu dukungan dari seluruh elemen yang ada di masyarakat. Pemerintah atau pun DPRD tidak bisa melaksanakannya sendiri tanpa peran aktif dari masyarakat. Minimal harus ada upaya sosialisasi dari PKK yang ada di setiap Desa atau Kalurahan.
“Kalaua di suatu daerah masih ada hak anak dan perempuan belum terpenuhi berarti wilayah ini gagal memberikan perlindungan. PKK saya rasa amemiliki peran penting,” katanya.