YOGYAKARTA, iNews.id – Setiap perusahaan yang ada di Kota Yogyakarta wajib membayar karyawan sesuai dengan ketentuan dan skala upah yang berlaku. Pembayaran gaji tidak hanya berdasarkan atas upah minimum kota.
“Pemberian upah yang adil menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis. Ini akan berdampak positif bagi karyawan maupun perusahaan,” kata Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Yogyakarta, Maryustion Tonang di Yogyakarta, Senin (14/3/2022).
Menurutnya, pemberian upah yang layak akan menjadikan karyawan lebih betah. Perusahaan bisa menekan biaya untuk seleksi, pendidikan dan pelatihan hingga biaya lainnya.
Ketentuan struktur dan skala upah sudah tertuang dalam berbagai aturan, di antaranya UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan serta Permenaker Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah.
Bagi pekerja yang sudah 12 bulan bekerja, penghitungan upah yang diterima dilakukan berdasarkan struktur dan skala upah. Tidak lagi didasarkan pada upah minimum yang diberlakukan di suatu daerah.
“Penetapan UMK didasarkan pada kebutuhan hidup layak pekerja lajang dengan masa kerja di bawah satu tahun. Jika sudah bekerja lebih dari satu tahun maka penghitungan upah dilakukan berbeda,” katanya.