YOGYAKARTA, iNews.id- Badan Pusat Statistik DIY akan menggelar survei biaya hidup di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Gunungkidul. Survei ini menyasar masing-masing 1.600 rumah tangga sebagai dasar untuk menentukan indeks harga konsumen untuk penghitungan inflasi.
“Survei Biaya Hidup diselenggarakan terakhir kali pada 2018. Seharusnya, kegiatan ini dilakukan secara periodik lima tahun sekali,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) DIY Sugeng Arianto di Yogyakarta, Senin (13/12/2021).
Namun demikian, survei biaya hidup dilakukan satu tahun lebih cepat karena kondisi saat ini dinilai sudah jauh berbeda dibanding 2018, khususnya pada pola konsumsi masyarakat yang mengalami perubahan akibat pandemi Covid-19.
“Kalau dilakukan pada 2021, kondisinya belum cukup stabil tetapi jika dilakukan pada 2023 terlalu lama sehingga diputuskan dilakukan pada 2022 karena kondisi sudah mulai stabil,” katanya.
Berbeda dengan survei lain yang hanya membutuhkan waktu singkat satu kali pertemuan dengan responden, maka dalam survei biaya hidup ini harus dilakukan hampir sepanjang tahun.
“Makanya, kami meminta pengertian dari masyarakat yang nantinya menjadi responden untuk meluangkan waktu dan mengisi survei sesuai kondisi yang sebenarnya,” katanya.
Petugas dari BPS dimungkinkan datang setiap pekan sekali bertemu dengan responden untuk melakukan klarifikasi dan memastikan masyarakat mengisi survei dengan benar.
“Penyelenggaraan survei biaya hidup di Kota Yogyakarta dan Gunungkidul akan dilakukan dengan mekanisme yang sama. Gunungkidul baru mengikuti survei ini untuk pertama kali,” katanya.
Dengan digelar di dua wilayah yang berbeda, Sugeng berharap akan mendapat hasil survei yang lebih komprehensif mengingat Yogyakarta dan Gunungkidul memiliki karakteristik yang berbeda. “Harapannya, kami akan memperoleh potret yang menyeluruh untuk menggambarkan pola konsumsi di DIY,” katanya.