Hamam menyebut, berdasarkan data Dinas Kesehatan per tahun 2020 tercatat ada 1.700 lebih ODGJ di Kulonprogo. JUmlah ini merupakan angka tertinggi nasional. "Kami mendesak Pemkab Kulonprogo proaktif memediasi persoalan finger print ini dengan BPJS," ujarnya.
Sementara itu Direktur RSUD Wates Eko Budiarto menyebut pemberlakuan finger print sudah sesuai ketentuan BPJS Kesehatan hanya kondisi khusus yang tak perlu perekaman sidik jari.
"Sudah dilakukan pengecualian tidak finger print yakni untuk pasien dengan kondisi berat, memakai brangkar, pasien dengan kelainan sidik jari, kelainan di ekstremitas. Kemudian pasien dengan gangguan tremor atau gangguan syaraf dan pasien bayi," ujarnya.