Akhid menjelaskan, setelah pendaftaran ditutup, sekber akan berkoordinasi dengan partai pengusung. Hanya awal, etika politik yang ada, domain pengisian lebih mengarah kepada PDIP yang lebih berhak. Sebelumnya bupati yang diusung PDIP Hasto Wardoyo diangkat sebagai Kepala BKKBN.
“Nanti akan ada pembobobotan dari setiap nama ini untuk dibawa ke Jakarta guna mendapatkan rekomendasi," katanya.
Meski begitu, kata dia, delapan orang ini memiliki hak dan peluang yang sama. Mereka tetap akan diikutkan dalam tahapan yang ada secara prosedural. "Targetnya akhir bulan sudah terisi, karena kami minta ke DPP agar tidak lama-lama," ujar Akhid.
Ketua DPRD Kulonprogo ini mengatakan, untuk tahapan di DPRD masih menunggu pengisian dari bupati. Nantinya setelah delapan nama dibawa ke pusat, akan dikerucutkan dua nama untuk dipilih di dalam paripurna di DPRD. Tim di DPRD akan dibentuk setelah bupati mengajukan pengusulan pemilihan.
Pendaftar cawabup, Yoeke Agung mengaku akan tunduk dan taat terhadap mekanisme yabg ada. Pria yang pernah dua periode menjadi ketua DPRD DIY ini mengaku sudah menyerahkan berkas dan kelengkapan.
“Saya siap mendedikasikan semua kemampuan saya untuk Kulonprogo. Kami optimis Kulonprogo akan tumbuh dan berkembang," ujarnya.
Kepala Bappeda Kulonprogo, Agus Langgeng Basuki mengaku sudah mengembalikan berkas pendaftaran meski belum lengkap. “Kekurangannya akan segera disusulkan, seperti SKCK, dan keterangan tidak pernah dipidana,” katanya.