MEDAN, iNews.id – Wacana normalisasi sungai menjadi salah satu opsi yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) dan Pemkot Medan, untuk mengatasi persoalan banjir. Solusi ini mengemuka usai rapat koordinasi yang dipimpin Gubernur Sumut Edy Rahmayadi di Kantor Kelurahan Beringin, Medan Selayang, Selasa (18/9/2018).
Jika wacana ini direalisasikan, maka tentunya ribuan warga di sepanjang bantaran sungai harus bersiap-siap untuk direlokasi. Sinyal tersebut diungkapkan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin.
“Pemkot Medan akan bertindak tegas dalam upaya normalisasi sungai, baik permukiman atau pun bangunan milik warga di bantaran,” ujarnya, Rabu (19/9/2018).
Eldin mengatakan, mengacu dari aturan, jarak 15 meter dari bibir daerah aliran sungai (DAS) tidak diperkenankan berdiri bangunan. Bahkan, dia menegaskan pemkot tidak akan menyediakan ganti rugi apapun terhadap bangunan warga yang ada di bantaran jika proses normalisasi sungai dijalankan.
"Jadi tidak boleh ada bangunan sepanjang 15 meter dari bibir sungai. Warga yang memiliki alas hak atas bangunan di bantaran sungai akan diberikan pilihan untuk membongkarnya sendiri. Kalau tak ada alas hak, kami yang akan bongkar. Gak ada ganti rugi karena ini sudah menyalahi aturan," ujar Eldin.
Diketahui, solusi penanganan masalah banjir di Medan hingga saat ini belum ditemukan. Gubernur Sumut Edy Rahmayadi sudah menugaskan Balai Wilayah Sungai Sumatera II untuk mengungkap penyebab banjir. Mereka diberikan tenggat waktu dua pekan untuk memeriksa dari hulu ke hilir. Hasil kajian mereka dijadikan dasar untuk langkah penanganan selanjutnya.
Edy juga tak menampik adanya kemungkinan langkah normalisasi sungai dilakukan sebagai solusi penanganan banjir. Sementara soal relokasi, dia belum bisa berkomentar banyak. "Jika hasil kajian solusinya dengan normalisasi sungai, maka kami akan lakukan. Tapi diagnosanya harus tepat," kata Edy.