MEDAN, iNews.id – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) telah menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) untuk 2019. Berdasarkan hasil penetapan itu, UMK Kota Medan sebesar Rp2.969.824.
Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Medan mengklaim, penetapan besaran nilai UMK sudah sesuai dengan masukan para serikat buruh dan Apindo yang tergabung dalam Dewan Pengupahan.
"Hari ini baru kami umumkan. Sebelumnya sudah ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumatera Utara, UMK Kota Medan Rp2.969.824. Nilai ini diperoleh dari hasil masukan teman-teman buruh dan survei kebutuhan hidup layak (KHL) yang kami telah lakukan," ujar Kepala Disnaker Kota Medan Hannalore Simanjuntak dalam keterangan tertulisnya, Jumat (23/11/2018).
Hannarole menjelaskan, UMK ini akan resmi diberlakukan pada 1 Januari 2019 mendatang. Selain itu dia menegaskan, berdasarkan hasil survei KHL, angka kehidupan layak di Kota Medan ada dikisaran Rp2.577.000. "Angka ini masih ada di bawah UMK tahun 2018 sebesar Rp2.749.074," katanya.
Berbeda dengan klaim Hannalore, buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menolak besaran penetapan UMK yang ditetapkan Gubernur Sumut. Sebagai bentuk penolakan, para buruh berencana menggugat putusan Gubernur ke PTUN.
"Kami menolak dan akan menggelar aksi sebagai bentuk kekecewaan kami terhadap putusan Gubernur. Tak hanya itu, kami juga akan melakukan gugatan hukum ke PTUN soal penetapan UMP dan UMK tahun 2019," ucap Ketua DPW FSPMI Sumut Willy Agus Utomo.