Dia berharap BPJS Kesehatan dalam waktu dekat melunasi klaim itu agar rumah sakit bisa membayar pembelian obat dan bahan makanan kepada pihak ketiga. Dana itu juga untuk membayar jasa pelayanan kepada seluruh pegawai RSUD Gunungsitoli yang belum dibayar sejak bulan Mei 2019.
Sementara Kepala Bagian SDM dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Cabang Gunungsitoli Kamil membenarkan ada keterlambatan pembayaran klaim pada RSUD Gunungsitoli. Klaim yang telah dibuat dalam berita acara dan belum dibayar hingga hari ini, merupakan klaim bulan Juni sampai Agustus 2019 sebesar Rp16,3 miliar.
“Klaim untuk bulan Juni telah kami bayarkan pada tanggal 13 November 2019 sebesar Rp5,3 milliar. Tidak ada unsur kesengajaan kami menunda pembayaran. Secara nasional, BPJS sedang defisit dan lebih mengutamakan pembayaran kepada yang lebih dahulu mengklaim,” katanya.
Dia mengakui telah menerima surat ultimatum dari direktur RSUD Gunungsitoli yang akan menunda pelayanan pasien BPJS di RSUD Gunungsitoli mulai 25 November 2019. BPJS Kesehatan memberikan solusi agar rumah sakit mengajukan pinjaman ke bank. Nmun, itu tidak bisa dilakukan RSUD Gunungsitoli karena terbentur regulasi.
Saat ini, upaya yang dilakukan BPJS Kesehatan dengan terus berkoordinasi secara internal. Mereka juga menunggu arahan dan jika ada dana akan langsung dibayarka ke RSUD Gunungsitoli. “Kami terus berupaya agar ultimatum penundaan pelayanan pasien BPJS mulai 25 November 2019 tidak jadi dilakukan RSUD Gunungsitoli,” ujarnya.