Widya juga meminta agar para siswa yang gagal mengikuti SNBP tahun 2025 ini tidak lagi dibebankan pembiayaan uang sekolah yang selama ini ditarifkan. Widya dan para orangtua siswa juga meminta agar anak-anak mereka juga tidak lagi harus mengikuti ujian kompetensi.
"Ada beberapa poin-poin yang kami minta supaya pihak sekolah lakukan. Termasuk pembiayaan kuliah bagi anak-anak ini yang terhalang karena persoalan ini," ucapnya.
Sebelumnya, sekitar 142 orang siswa SMK Negeri 10 Medan gagal mengikuti pada Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) Tahun 2025.
Kondisi itu terjadi setelah para siswa dianggap tidak memenuhi syarat (eligeble) saat finalisasi data di Pangkalan Data Siswa dan Sekolah (PDSS) yang disiapkan panitia SNBP. Para siswa tidak memenuhi syarat karena pihak sekolah lalai mengisi data para siswa di sistem PDSS tersebut.
Pengisian data untuk PDSS itu sendiri ditengat pada 4 Februari 2025 lalu. Namun hingga batas waktu berakhir, data para siswa tak bisa difinalisasi karena pihak sekolah tak memasukkan data secara lengkap.
Panitia SNBP sebenarnya sudah memberikan perpanjangan waktu kepada pihak sekolah untuk melengkapi data para siswanya. Namun hingga batas akhir perpanjangan pada 7 Februari 2025, data juga belum lengkap dan finalisasi gagal dilakukan.
Padahal di Medan, selain SMK Negeri 10 Medan, kasus serupa juga terjadi di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Model Medan. Namun pihak Man 2 Model Medan berhasil melengkapi data PDSS siswanya sebelum masa perpanjangan berakhir dan para siswa Man 2 Model Medan yang awalnya dinyatakan tidak memenuhi syarat (eligeble), akhirnya bisa mengikuti SNBP 2025.