MEDAN, iNews.id – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sumatera Utara (Sumut) mengaku tidak mengetahui oknum sipir Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas II Lubukpakam menerima uang ‘SPP’ Rp50 juta per pekan dari narapidana (napi) untuk memperlancar bisnis narkoba.
Humas Kanwil Kemenkumham Sumut Josua Ginting mengatakan, sejauh ini yang diketahui pihaknya baru menyangkut penangkapan oknum sipir. Sementara terkait napi yang mengendalikan peredaran narkoba dari dalam lapas belum diketahuinya.
"Soal sipir yang diberikan Rp50 juta itu juga kami belum tahu. Yang tahu ya cuma ada pegawai kami yang ditangkap BNN. Hasilnya bagaimana belum tahu sampai saat ini," katanya, Senin (24/9/2018).
Menurutnya jika benar, persoalan sipir yang diberikan uang untuk memperlancar masuknya narkoba ke dalam Lapas baru kali ini terjadi. "Untuk sementara informasinya masih begitu. Baru kali ini seperti itu. Informasinya sepengetahuan saya belum pernah ada kasus seperti ini," ujarnya.
Dia menuturkan, jika memang terbukti nantinya akan diperiksa tim pemeriksa yang telah dibentuk dalam kasus tersebut. "Kita jangan menebak-nebak. Artinya, tunggu keputusan yang pasti. Nanti kalau memang sudah terbukti dia tersangkanya, silakan nanti diperiksa sama tim pemeriksa terkait dengan kasus ini," tuturnya.
Kemenkumham Sumut kata dia, masih menunggu bukti hukum yang pasti untuk menindak tegas pegawainya. "Ya tidak mungkin asal tindak gitu saja kalau enggak ada bukti. Walaupun memang dia pegawai kami yang sudah ditangkap tapi kan kepastian hukum sampai di mananya belum tahu. Karena itu kami masih harus jelas menindak lanjuti terkait kepegawaiannya," ucapnya.
Diketahui, fakta baru sebelumnya diungkap Badan Narkotika Nasional (BNN) atas penyelidikan kasus oknum sipir Lapas Lubukpakam yang nyambi jadi kurir narkoba dan melibatkan sejumlah napi. Hasil pengembangan, napi yang mengendalikan narkoba dari dalam sel tahanan itu membayar Rp50 juta tiap pekannya untuk kelancaran bisnis barang haram tersebut yang dikendalikan dari dalam penjara. Dana itu biasa disebut dengan sandi ‘uang SPP’.