Dia juga menyampaikan tenaga honorer yang tetap dipekerjakan tahun ini akan melalui proses seleksi kinerja selama 2018 bukan diangkat yang baru.
Sementara itu, Koordinator Forum Honor Simalungun Berjuang (FHSB), Ganda A Silalahi mengatakan, tenaga honorer yang dipastikan berhenti sejak 2019 bertugas di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR),Dinas KB dan Pengendalian Penduduk, dan Sekretariat Daerah.
Terkait pemberhentian tenaga honorer oleh Pemkab Simalungun yang dinilai Ganda terkesan semena-mena, pihaknya akan melakukan langkah hukum melalui pengacara yang sudah ditunjuk.
"Pemberhentian tenaga honorer oleh Pemkab Simalungun terkesan semena-mena, hanya melalui surat edaran. Langkah hukum akan segera dilakukan Forum Honorer Simalungun Berjuang melalui kuasa hukum yang sudah ditunjuk," sebut Ganda.
Menurut Ganda, jika memang keuangan pemerintah daerah tidak mampu membayar gaji honorer, seharusnya kegiatan yang tidak ada kepentingannya untuk masyarakat tidak dialokasikan. Seperti dana pembangunan Gedung Olahraga mini sebesar Rp20 miliar.
Ganda juga mengungkapkan saat melamar menjadi tenaga honorer, tidak sedikit pegawai yang membayar kepada para kepala dinas atau badan antara Rp15 juta hingga Rp25 juta. “Bahkan ada yang baru bekerja selama satu tahun,” katanya.