"Jadi pelayanan pendistribusian BBM Solar subsidi ini untuk nelayan yang memiliki kapal kurang dari 5 Gross Tonage (GT). Sementara itu, untuk nelayan yang memiliki kapal lebih dari 5 sampai 30 GT disesuaikan di SPBUN kawasan Gabion," ucapnya.
Sementara itu, Area Manager Communication Relation & CSR Sumbagut, Susanto August Satria, mengatakan untuk penyaluran solar bersubsidi kepada para nelayan ini, tidak disiapkan kuota tambahan khusus. Kuota yang digunakan adalah kuota solar untuk provinsi Sumatera Utara yang sudah ditetapkan sebelumnya.
"Tidak ada penambahan kuota atau kuota khusus. Sebelumnya nelayan membeli bbm subsidi di SPBU-SPBU lainnya, PPN Sumbagut membantu nelayan dalam hal ini ANSI untuk dapat memperoleh BBM Subisidi (Bio Solar) di SPBU yang ditentukan tentu dengan dilengkapi dengan syarat yang berlaku diantaranya surat rekomendasi dari dinas terkait. Hal ini untuk mempermudah akses, pengawasan dan pengelolaan BBM bersubsidi," kata Satria.
Penyaluran Solar bersubsidi ini diterima langsung oleh para nelayan tradisional yang sudah terdata dan terdaftar sebagai nelayan yang layak untuk menerima Solar bersubsidi tersebut. Kegiatan pendistribusian BBM subsidi ini dihadiri Perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara, Jenny Masniari, Ketua DPP ANSI, Suhairi S dan Iptu Rudi Kanit II Sat Intel Polres Pelabuhan Belawan mewakili Kapolres Pelabuhan Belawan.
Suhairi mengatakan, setiap dua hari sekali nelayan bisa membeli minyak dengan menggunakan barcode dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Setiap satu kapal mendapatkan 40 liter Solar bersubsidi di SPBU Kampung Salam. Program penyaluran BBM Solar bersubsidi ini diharapkan bisa berkelanjutan.
"Saya mengucapkan terima kasih kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumut, Hiswana Migas dan Pertamina Patra Niaga yang telah mengakomodir kebutuhan para nelayan tradisional untuk mendapatkan Solar bersubsidi sehingga kami dapat dengan mudah mengakses BBM untuk melaut," ucap Suhairi.
Diketahui jika ketentuan untuk pengguna yang berhak membeli BBM Subsidi telah diatur sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM. Selain itu, terdapat Peraturan BPH Migas Nomor 2 tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP).