"Kami dibantu Kejaksaan, BPKP serta dipantau KPK. Kalau ada anggaran yang keliru, tolong diingatkan supaya bisa diperbaiki,” kata Edy.
Sementara soal penanganan kesehatan, pemprov akan menerima alat rapid test sebanyak 46.000 buah untuk digunakan memeriksa warga warga diduga terpapar Covid-19. Khususnya kepada tenaga kerja Indonesia (TKI) dari Malaysia.
"Kami memang mungkin rugi dari segi logistik, tetapi kesehatan dan keamanan itu penting, khususnya kepada para TKI yang terus masuk. Jadi sekarang ini masih masalah kesehatan. Kami terus maksimalkan bagaimana wabah ini bisa selesai,” ucapnya.
Fokus selanjutnya yang juga dibahas gubernur bersama unsur Forkopimda yakni pascapenanganan kesehatan atau setelah keadaan normal kembali. Sebagaimana disampaikan, pertumbuhan ekonomi masa normal sebelumya di Indonesia sebesar 5,2 %, sedangkan saat ini turun menjadi 0,5 %.
"Dinas yang bisa membantu untuk dampak kedua (dampak ekonomi), seperti bidang pertanian atau peternakan, jangan semua dilakukan realokasi. Sebab wabah ini sudah mendunia, tetap antisipasi konsekuensi terburuknya sehinga pascapenanganan kesehatan ini, kita sudah pikirkan apa untuk membangkitkan ekonomi,” katanya.