MEDAN, iNews.id – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi berjanji segera memecat 296 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut yang sudah resmi dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi atau berstatus koruptor.
Menurut Edy, jika memang para bawahannya tersebut telah dinyatakan bersalah dan memiliki kekuatan hukum tetap, maka mereka sudah seharusnya dipecat. “Ya kalau sudah divonis, ya sudah langsung kita pecat saja,” ungkap Edy Rahmayadi di sela-sela kunjungannya di Kantor Lurah Beringin untuk menggelar rapat koordinasi terkait permasalahan banjir di Kota Medan, Selasa (18/9/2018).
Badan Kepegawai Negara (BKN) sebelumnya merilis 2.357 ASN yang tersandung kasus korupsi. BKN mengungkapkan, putusan terkait para ASN tersebut telah berkekuatan hukum tetap sehingga pemecatan secara tidak hormat sudah dapat dilakukan.
Berdasarkan rilis yang diterbitkan oleh BKN, Provinsi Sumut disebut sebagai provinsi terbanyak yang menghasilkan ASN korupsi. Di Sumut, ada 298 ASN yang sudah ditetapkan sebagai koruptor disusul oleh Jawa Barat 193 ASN, Riau 190 ASN, Nusa Tenggara Timur (NTT) 183 ASN, dan Papua 146 ASN. Sementara sisanya tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah pada Jumat (14/9/2018) lalu meminta kepala daerah untuk lebih memperhatikan kondisi tersebut agar dapat melakukan penegakan hukum secara konsisten. “Mereka yang telah divonis melakukan kejahatan jabatan atau kejahatan terkait jabatan seperti korupsi maka harus diberhentikan secara tidak hormat,” paparnya.