MEDAN, iNews.id - DPRD Sumatera Utara (Sumut) kembali menemukan indikasi praktik kecurangan pembagian sembako Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut. Setelah menemukan praktik pengurangan berat beras yang dibagikan, DPRD Sumut kembali mendapat laporan terkait kualitas beras bantuan yang buruk.
Tak hanya itu, sejumlah mi instan yang dibagikan kepada masyarakat juga tidak memiliki label halal sehingga mengundang kekhawatiran warga. Dugaan praktik kecurangan ini kembali ditemukan di Kabupaten Batubara dan Kabupaten Simalungun.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Sumut, Mangapul Purba mengaku saat ini DPRD Sumut sudah melakukan kajian terkait dengan praktik kecurangan tersebut. Dia juga mendesak kepada Gubernur Sumut Edy Rahmayadi untuk mengevaluasi seluruh kinerja tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumut.
"Dari hasil temuan kita, terlihat jelas mulai dari sistem pendistribusian bantuan Covid-19 ini carut marut. Karena itu, Pansus harus akan memberikan rekomendasi yang riil kepada Pemprov Sumut dari aspek pendistribusian bantuan," kata Mangapu, Kamis (11/6/2020).
Mangapul mengatakan bahwa fraksi PDIP Perjuangan akan memanggil sejumlah pihak yang tergabung dalam tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk mengatasi persoalan distribusi bantuan tersebut. Namun tidak menutup DPRD Sumut akan membawa permasalahan ini ke jalur hukum.
"Kita lihat dulu regulasi politiknya. Kalau bisa kita selesaikan digedung DPRD Sumut, kita akan selesaikan disini. Kalau tidak bisa kita selesaikan disini, kita akan bawa ini ke jalur hukum," kata Mangapul.
Sementara itu, jumlah kasus positif Covid-19 di Sumatera Utara hingga Kamis (12/6/2020) sebanyak 680 pasien. Dengan catatan 205 orang dinyatakan sembuh dan 56 orang meninggal dunia.