Sesuai aturan, bupati seharusnya menyampaikan pengunduran diri kepada DPRD setempat, dalam hal ini DPRD Madina. Surat itu selanjutnya diparipurnakan dan hasilnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
”Kalau itu menggunakan prosedur, kalau dia cerdik, cerdas, dia laporkan, dia membuatkan surat ke DPRD Kabupaten Mandailing Natal. Dari situ dilakukan rapat dan dilakukan paripurna. Jadi hasil paripurna dilaporkan ke Menteri Dalam Negeri via Gubernur Sumatera Utara sehingga nanti diproses, keluar SK-nya,” kata Edy.
Diketahui Bupati Madina Dahlan Hasan Nasution menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada Presiden RI Jokowi, karena kegagalan Dahlan memenangkan Jokowi saat Pilpres di Madina.
Surat itu akhirnya viral di media sosial. Namun, Dahlan mengatakan, Presiden telah menolak pengunduran dirinya sehingga dia akan menerima perintah tersebut.