PALEMBANG, iNews.id - Penambangan minyak ilegal atau ilegal drilling di Sumatera Selatan (Sumsel) akan ditindak tegas. Pemprov Sumsel bersama TNI dan Polri telah sepakat akan menindak aktivitas penambangan yang sudah lama terjadi ini.
Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya mengatakan, telah tercapai kesepakatan antara Pemprov Sumsel dengan TNI dan Polri untuk menindak aktivitas penambangan minyak ilegal ini. "Kami sudah sama-sama bersepakat akan menindak tegas," katanya usai Focus Discussion Group (FGD) ke-5 bertema Ilegal Drilling Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Mapolda Sumsel, Senin (12/9/2022).
Wagub mengatakan kesepakatan bersama ini untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri ESDM Nomor 175.K/HK.02/MEM.M/2021 tentang Tim Koordinasi Penanganan Aktivitas Pengeboran Liar Sumur Minyak Bumi oleh Masyarakat di Provinsi Jambi dan Sumsel.
Penambangan minyak ilegal ini menjadi perhatian serius pemerintah karena berdampak buruk bagi lingkungan dan keselamatan jiwa manusia."Kami berharap seluruh pihak terlibat secara langsung untuk mengatasi persoalan illegal drilling ini sesuai dengan SK menteri yang sudah ada," katanya.
Menurut mantan Bupati Ogan Ilir dua periode ini, sumber daya alam yang berlimpah di Sumsel wajib dijaga dan dikelola dengan baik dan bijak. Sumur minyak tua yang berjumlah ribuan di Sumsel kini dikelola sejumlah masyarakat secara ilegal setelah tidak lagi dikelola Pertamina karena pemasukan yang didapat sudah tidak berimbang dengan pengeluaran atau dinilai tidak ekonomis.