Kemudian korupsi politik seperti penetapan regulasi, pendanaan partai, suap menyuap dan jual beli suara. Selanjutnya korupsi pada penegakan hukum berupa proses berperkara, yudikatif (badan peradilan, pidana, perdata dan niaga) dan Korupsi layanan publik di bidang pendidikan, kesejahteraan, kesehatan pusat pelayanan dan fasilitas publik.
Di tempat yang sama Gubernur Sumsel Herman Deru mengucapkan terima kasih atas inisiasi KPK sehingga terlahir kesepakatan. Berkat gerak cepat KPK, masalah pemanfaatan aset yang sempat lama tersumbat kini dapat selesai sehingga bermanfaat bagi masyarakat.
"Kita sangat berterimakasih sekali. Karena inisiasi KPK muncul kesepakatan ini. Terima kasih juga pada Korsupgah KPK, BPKP yang telah memberikan masukan sehingga kita tidak habis waktu untuk bersengketa," kata dia.
Tak hanya penertiban aset, pria yang kerap disapa HD ini menambahkan, pihaknya juga sangat membutuhkan bimbingan pimpinan KPK tentang bagaimana cara mencegah sejak dini penyalahgunaan penggunaan anggaran atau dana terkait refocusing dan realokasi di masa pandemi.
"Sumsel memang tidak sekaligus dalam melakukan refocusing dana tapi bertahap. Karena kita perlu memikirkan laju ekonomi, infrastruktur dan pendidikan. Makanya kami harapkan betul bimbingannya. Jangan sampai tanah kelahiran ketua KPK justru jadi contoh buruk. Kami ingin ini terselenggara sebaik mungkin," kata dia.