"Saya bertanda tanya besar untuk apa, untuk kepntingan siapa dan kenapa ini harus dilaksanakan untuk kepentingan kelompok tertentu pasti ini tujuannya. Saya tahu, tolong nasib petani didahulukan, petani sebagai tulang punggung ekonomi bangsa ini harus diprioritaskan alih-alih untuk mendukung malah akan hancurkan nasib mereka ini," ucap Said Aqil.
Sebab itu, PBNU meminta agar adanya kesesuaian data antar lembaga pemerintah, seperti BPS, Bulog, Kemendag, dan Kementan. Said Aqil memberi penekanan soal peran dan fungsi Bulog yang dirasakan sampai saat ini belum maksimal. Menurutnya, dalam regulasi ketahanan pangan, Bulog adalah lembaga yang memiliki tingkat infrastruktus dari pusat hingga ke desa. Tapi, Said Aqil berpandangan belum maksimal kinerja dari Bulog.
"Entah untuk kepentingan siapa sengaja dibonsai kepentingan atau fungsi jelas kepentingan kelompok tertenu. Sekali lagi kesimpulannya saya Ketum PBNU tolak kesepakatan Indonesia dan Thailand untuk impor 1 juta beras putih karena stok kita surplus. Kata petani kalau pemerintah dibuktikan 1 juta ton siap kami buktikan kami punya beras 1 juta ton," katnya.