JAKARTA, iNews.id - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menolak keras rencana pemerintah mengimpor beras satu juta ton dari Thailand karena sangat merugikan petani Indonesia. Ketum PBNU KH Said Aqil Siroj mengatakan, kebijakan ini hanya menguntungkan segelintir orang.
"Menolak keras impor ini kesepakatan impor ini, pertama kebanyakan petani 99 persen warga NU," kata Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siroj dalam TV NU, Jakarta, Jumat (19/3/2021).
Said Aqil mengungkapkan terkait penolakannya ini, dirinya juga sudah menyampaikan langsung ke Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi yang juga kebetulan merupakan bendahara PBNU.
"Beliau pun setuju sikap saya menolak MoU ini karena dalam data Kementan mencari stok beras akhir 2020 sebanyak 7.38 juta ton sementara produksi dalam negeri 2021 sebesar 17.51 juta ton, sehingga totalnya menjadi 24.9 juta ton perkiraan kebutuhan 12.33 juta ton sehingga muncul surplus 12.56 juta ton di 2021 ini. Ini artinya surplus ngapain impor. Ini kebijakan siapa ini?," ujar Said Aqil.
Dengan menemukan data itu, Said Aqil justru mempertanyakan impor beras itu sebenarnya kebijakan siapa. Bahkan, Said Aqil menyebut, rencana itu hanyalah untuk menguntungkan segelintir pihak tertentu.