PALEMBANG, iNews.id - Wakil Bupati OKU nonaktif Johan Anuar dituntut delapan tahun penjara dan denda Rp200 juta susider 6 bulan kurungan. JPU KPK juga menuntut Johan membayar uang pengganti kepada negara Rp3,2 miliar.
Dengan ketentuan apabila tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
"Apabila tidak mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 tahun," ujar JPU KPK, Rihki Benindo Maghaz saat membacakan tuntutan pada sidang PN Palembang, Kamis (15/4/2021).
Di hadapan Majelis Hakim Tipikor yang diketuai Erma Suharti, JPU KPK menyatakan Johan Anuar terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan pertama.
"Menyatakan terdakwa Johan Anuar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," katanya.
Selain itu, JPU juga menuntut agar hak politik Wakil Bupati OKU nonaktif tersebut dicabut selama lima tahun terhitung sejak selesai menjalani pidana.
Setelah mendengarkan pembacaan tuntutan dari JPU KPK, majelis hakim Tipikor Palembang, menunda sidang dua pekan hingga Selasa (27/4/2021) mendatang dengan agenda mendengarkan pembacaan pledoi dari kuasa hukum terdakwa.