"Berkas yang masuk sudah banyak, termasuk belanja rutin Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) namun belum tahu kapan bisa dicairkan," katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD PALI, Asri mengaku dalam waktu dekat akan memanggil pihak terkait, yakni BPKAD, Sekda dan Bappeda untuk meminta klarifikasi terkait hal itu.
"Bukan hanya tagihan pihak ketiga yang belum dibayar, dana perjalanan dinas DPRD pun belum jelas ketersediaannya. Kita akan memanggil pihak terkait," katanya, Senin (21/12/2020).
Terpisah, salah seorang kontraktor yang menjadi rekanan Pemkab PALI, Andi mengaku sangat kecewa atas kosongnya Kasda PALI saat ini. Pekerjaan yang sudah dikerjakannya pun kini tak bisa dibayarkan.
"Pekerjaan kami dengan anggaran yang bersumber dari APBD PALI 2020 hingga kini belum dibayar oleh Pemkab, hal ini tentu merugikan kami, sebab sebagai pemodal kecil kami perlu untuk menjalankan roda usaha," katanya.
Akibatnya, pekerjaan di OPD PALI yang bersumber dari APBDP 2020 pun, tak bisa mereka kerjakan. "Kami ini mencari makan, bukan nyari kaya. Jika Kasda kosong ini terus berlarut, tentu saja sangat merugikan kami. Namun meskipun Kasda dinyatakan kosong kontrak baru untuk pengerjaan proyek akhir tahun ini malah bermunculan, yang sudah selesai dikerjakan saja belum di bayar, kenapa ini ada pengerjaan baru lagi," ucapnya.