Menanggapi pertanyaan hakim tersebut, Alex Noerdin mengaku semua keputusan mengenai rangkap jabatan sudah benar dan diperbolehkan sesuai dengan peraturan daerah turunan dari undang-undang yang berlaku.
Menurutnya, peraturan tersebut tertulis dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi.
"Sudah benar, saya yang menyetujuinya atas dasar tertulis merujuk Perda Nomor 7 Tahun 2000 yang merupakan turunan dari Undang-Undang RI dalam bidang yang sama," kata dia, sekaligus mengaku telah kenal baik ketiga terdakwa itu memiliki kompetensi di bidang bisnis, minyak dan gas.
Sebelumnya, dalam persidangan tersebut, Alex Noerdin dihadirkan bersama tiga terdakwa lainnya oleh Kejaksaan Tinggi Sumsel dan JPU Kejaksaan Agung.
Para terdakwa itu mengikuti persidangan untuk saling memberikan keterangan kesaksian satu sama lain pada kasus pembelian gas bumi tersebut yang disebut JPU telah terjadi penyimpangan yang tidak wajar, sehingga merugikan keuangan negara yang menurut perhitungan ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan RI senilai 30.194.452,79 dolar AS.
Besaran nilai kerugian tersebut berasal dari hasil penerimaan penjualan gas dikurangi biaya operasional selama kurun waktu 2010-2019, yang seharusnya diterima oleh PDPDE Sumsel senilai 63.750 dolar AS dan Rp2,1 miliar yang merupakan setoran modal yang tidak seharusnya dibayarkan oleh PDPDE Sumsel.
Keempat orang itu dikenai dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31/1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sedangkan dakwaan subsider Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31/1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.