Dia menjelaskan, penerapan UMP baru yang akan diberlakukan mulai 1 Januari 2021 segera disosialisasikan kepada buruh dan pihak perusahaan di provinsi ini.
“Jika ada pihak perusahaan yang keberatan dengan ketentuan UMP baru tersebut bisa mengajukan penangguhan kepada kami dengan menjelaskan alasannya secara rinci sehingga bisa dipahami dan diterima untuk ditangguhkan,” ujarnya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumsel, Koimudin menjelaskan bahwa kenaikan UMP tahun 2021 dihitung berdasarkan inflasi, Kebutuhan Hidup Layak (KHL) terendah di Kota Pagaralam dan tertinggi di Kabupaten Musi Banyuasin.
“Dengan adanya kenaikan UMP tersebut diharapkan kehidupan pekerja di provinsi ini cukup baik meskipun dalam kondisi sulit pandemi Covid-19,” ujarnya.