H Ali Amin 1967-1968
Awal kepemimpinannya harus dihadapai dengan tugas yang berat yakni menata kembali Provinsi Sumatera Selatan pasca-kerusuhan yang terjadi pada 1966. Saat itu, berbagai kesatuan aksi seperti KAMI, KAPPI, dan KAGI, masih aktif beraktivitas melanjutkan Tiga Tuntutan Rakyat atau Tritura.
Selain itu pula, dia juga harus menata kembali kehidupan masyarakat pasca-meletusnya G 30 S PKI pada 1965 lalu. Masyarakat yang terlibat dijadikan beberapa golongan yakni golongan A, B , dan C.
H Asnawi Mangku Alam 1968-1978
Dilatik pada Januari 1968 oleh Mendagri Basuki Rachmat, Asnawi Mangku Alam menjadi Gubernur pertama Provinsi Sumatera Selatan yang menjabat dua kali masa pemerintahan.
Sebagai gubernur paling lama di Provinsi Sumsel ini berhasil mengembalikan masyarakat yang sebelumnya termasuk golongan A, B, dan C karena terlibat dalam G 30 S PKI ke dalam lingkungan masyarakat pada umumnya. Sebelumnya, dalam pemilu 1971 ex golongan C G 30 S/PKI belum diikutsertakan menggunakan hal pilihnya.
Di masa ini pula, kekayaan Provinsi Sumatera Selatan dari hasil perkebunan terus ditingkatkan. Pada Agustus 1968 tercatat luas perkebunan yang digarap di Sumsel mencapai 500.000 hektare. Selain itu juga, di masa pemerintahan Asnawi, Sumsel membuka perkebunan tebu seluas 18.000 hektar.