PALEMBANG, iNews.id - Pemerintahan daerah (pemda) di Sumatera Selatan diminta segera menyerap APBN untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Kepala Ditjen Perbendaharaan (DJPB) Lydia Kurniawati Christyana mengatakan berdasarkan realisasi per 31 Januari 2022 terlihat bahwa kinerja pemda di Sumsel masih lambat.
Realisasi pendapatan daerah yang diperoleh melalui beberapa sektor di antaranya pendapatan asli daerah (PAD), pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) hanya mencapai 3,99 persen atau Rp1,5 triliun dari pagu anggaran Rp39,13 triliun.
Sementara itu, realisasi belanja daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal dan belanja bunga hanya mampu mencapai 1,74 persen atau Rp691 miliar dari total pagu anggaran Rp39,7 triliun.
DJPB berharap pemda dapat mengubah pola dalam penyerapan anggaran, dengan tidak menjadikan periode akhir tahun sebagai puncaknya. Sepatutnya, pandemi Covid-19 ini tidak lagi dijadikan alasan pemda di Sumsel untuk tidak menunjukkan performa baik sejak awal tahun. “Ini sudah tahun ketiga, tentunya sudah punya pembelajaran mengenai bagaimana kegiatan pemerintah bisa tetap berjalan,” ujarnya, Jumat (25/2/2022).
Di saat varian Omicron yang terus menanjak yang dibarengi dengan upaya mitigasi pemberlakuan kembali pembatasan, seharusnya Satuan Kerja di Organisasi Perangkat Daerah hingga Kementerian atau Lembaga dapat menjadikan hal ini sebagai pemicu untuk berkinerja lebih baik demi kesejahteraan masyarakat.