PALEMBANG, iNews.id - Gubernur SumselHerman Deru melakukan koordinasi dengan Kapolda Irjen Pol Eko Indra Heri dan Kajati Sumsel M Rum untuk meningkatkan penyerapan anggaran penanganan Covid-19 agar tidak menjadi permasalahan hukum. Koordinasi ini juga tindaklanjut teguran Mendagri Tito Karnavian terkait rendahnya penyerapan anggaran Covid-19 di Sumsel.
Berdasarkan surat teguran Mendagri Nomor 900/3913/SJ Provinsi Sumsel menduduki posisi ke-4 dari 19 provinsi di Indonesia yang mendapatkan teguran karena penyerapan anggaran penanganan Covid-19 rendah.
Sesuai teguran Mendagri itu, pihaknya berupaya meningkatkan realisasi belanja penanganan pandemi Covid-19 dan pemberian insentif kepada tenaga kesehatan.
"Melalui rakor pada Jumat (23/7/2021) dengan pimpinan penegak hukum, diharapkan bisa menjadi acuan dalam melakukan penyerapan anggaran untuk penanganan pandemi serta percepatan pemulihan ekonomi nasional," kata Gubernur Sumsel Herman Deru,
Sementara Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indra Heri mengatakan pihaknya siap menunjang dan mendukung realisasi penyerapan anggaran percepatan pemulihan ekonomi nasional dan penyaluran program perlindungan sosial serta belanja modal terkait bansos.
"Polda Sumsel juga siap mendukung dalam rangka pengawasan dan pendampingan dalam realisasi penyerapan anggaran penanganan Covid-19 agar tidak terjadi tindakan penyelewengan maupun korupsi," ujarnya.