Bahkan yang lebih miris lagi dikemukakan, Asri bahwa tunggakan BPJS belum dibayarkan selama satu tahun sebesar Rp 36 miliar.
"Anggaran untuk BPJS tahun 2020 telah disetujui DPRD yang diajukan pemerintah sebesar Rp 36 miliar rupanya belum dibayarkan. Padahal itu untuk membayar biaya pengobatan masyarakat miskin. Dan informasinya, apabila bulan Maret 2021 belum juga dibayarkan, berobat dengan BPJS akan disetop," katannya.
H Asri menyampaikan bahwa DPRD bukan menentang program pemerintah tapi tetap mendukung program yang benar dan yang salah harus diperbaiki.
"Kita sama-sama ingin membangun PALI yang katanya Bruneinya Sumatera. Untuk itu kami mengajak seluruh masyarakat termasuk Forum Komunikasi Kepala Desa PALI (FK2DP) yang harus aktif. Dan kami sarankan ke depan tata kelola keuangan harus diubah serta harus banyak belajar dengan daerah lain agar PALI bisa lebih baik," harapnya.
Hingga berita ini diturunkan rapat belum selesai masih menunggu kehadira Kepala DPKAD dan Sekda PALI.