Dia mengatakan penyelesaian pemutakhiran data SDGs Desa penting dilakukan untuk melihat dengan jelas data masyarakat miskin kronis di desa dengan berbagai permasalahan yang ril. Dengan begitu, pengalokasian dana desa untuk mengatasi kemiskinan kronis di desa akan lebih efektif dan tepat sasaran.
"Penanganan kemiskinan kronis kalau berbasis data mikro, pasti akan tepat sasaran, pasti akan terukur, dan pasti akan mudah dilihat hasil capaiannya," ujarnya.
Di sisi lain, Gus Halim berharap jumlah anggaran untuk dana desa tahun 2022 tidak mengalami penurunan, yakni tetap pada angka Rp72 triliun. Pasalnya, dana desa sendiri akan digunakan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan kronis di level desa.
Seperti diketahui, dana desa telah disalurkan ke seluruh desa dengan total anggaran pada 2015 sebesar Rp20,67 triliun, 2016 sebesar Rp46,98 triliun, 2017 sebesar Rp60 triliun, 2018 sebesar Rp60 triliun, 2019 sebesar Rp71 triliun, dan 2021 sebesar Rp72 triliun.