Deru menilai, pemerintah memiliki dua opsi pencegahan. Opsi pertama lewat pendekatan agama kepada masyarakat, kedua dengan lembaga pendidikan formal yang ada.
"Sumsel memiliki kasus narkotika tertinggi karena upaya penegakan hukum yang maksimal. Indikatornya jelas karena penangkapan yang banyak sehingga Sumsel masuk kategori tertinggi," katanya.
Sementara itu, Kepala BNNP Sumsel, Brigjen Pol Djoko Prihadi mengatakan, pemberantasan narkotika memerlukan upaya ekstra bersama stakeholder. Bahu membahu tidak hanya terjadi di level provinsi melainkan harus turun hingga ke desa, termasuk juga untuk masyarakat agar berani melapor tentang peredaran narkotika.
"Bila perlu mereka yang sudah menjadi pengguna datang untuk melapor agar direhab. Dengan berani melapor, diharapkan mereka yang direhab akan sembuh dan tidak lagi menjadi pengguna," katanya.
BNNP Sumsel juga bersama Pemprov Sumsel menggelar pemusnahan barang bukti narkotika sabu sebanyak 15 kilogram. Barang bukti tersebut merupakan hasil penindakan BNNP Sumsel dalam beberapa bulan terakhir.
"Kami tidak tinggal diam hanya menindak kurir dan pengguna. Kami akan kembangkan hingga ke suplai dan bandarnya," katanya.