Sementara itu, Ketua komisi II Hadi Subeno mengungkapkan, DPRD akan memanggil BKD untuk mendengar secara langsung kronologis yang terjadi dari seluruh pihak.
“Kami minta ini tidak boleh terjadi lagi, dan kami baru dapat informasi baru 84 persen dana yang ditrasfer dari pusat. Kita akan tanya secara detail BKD, supaya jangan sampai terjadi salah informasi," katanya.
Ditambahkan Hadi, perangkat desa merupakan garda terdepan pemerintah sehingga harus menjadi prioritas dalam pembayaran haknya.
“Banyak yang ikut terlibat di tingkat bawah yang menunggu hak mereka dibayarkan seperti BPD, perangkat desa, guru ngaji, guru Paud, marbot dan lainnya," ucap Hadi.
Supriyadi Arianto Sekjen Abpenas Muratara, mengaku sudah tiga bulan tidak mendapatkan pencairan termasuk ornamen lainnya di tingkat bawah seperti BPD, perangkat desa, guru ngaji, guru Paud, marbot dan lainnya.
Sementara itu, Linda Sekertaris DPMPD P3A mengungkapkan, mereka sudah mendapat informasi terbaru dari kepala dinas dan BKD jika pembayaran itu akan dilakukan awal tahun. “Konfirmasi yang kami terima terbaru, pemda akan membayarkan kekurangan itu diawal tahun," katanya.