Kelompok aksi lainnya, yakni dari Cipayung Plus Kota Palembang dengan titik kumpul di kantor Gubernur Sumsel juga menjelaskan tuntutannya yang senada dengan aksi mahasiswa lainnya, yakni menolak penundaan Pemilu 2024, dan menolak kenaikan harga bahan pokok, sekaligus copot oknum menteri yang terlibat dalam pengusulan 3 periode jabatan presiden. Tuntutan lainnya, menolak pemindahan IKN Nusantara, sekaligus menolak kriminalisasi aktivis.
Kelompok keempat yakni Perkumpulan Gerakan Kebangsaan DPW PGK Sumsel dan DPD PGK Kota Palembang, pelaksanaan aksi juga menuju ke gedung DPRD Sumsel, dengan tuntutan menolak penundaan Pemilu 2024, mendesak stabilitas harga kebutuhan pokok. Kemudian mendesak pemerintahan memberikan jaminan kesediaan barang-barang pokok bagi masyarakat, sekaligus membatalkan Omnibus Law.
Ada juga rencana aksi aliansi mahasiswa se-Sumsel dengan tujuan DPRD Sumsel, dengan isu tuntutan yakni menolak penundaan Pemilu 2024 serta menolak perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden menjadi tiga agar diusut tuntas dan segera dicopot.