JAKARTA, iNews.id - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengingatkan kepala daerah tidak korupsi, karena menyengsarakan masyarakat. Firli mencontohnya, terdapat satu kabupaten terkaya di Sumatera Selatan (Sumsel), namun angka kemiskinan di atas 20 persen, karena ternyata anggarannya dikorupsi kepala daerah.
Karena itu, mantan Kapolda Sumsel ini mengingatkan kepala daerah lain untuk tidak korupsi. Sebab, kata Firli, bila ada pejabat negara dan daerah yang ketangkap dan terbukti melakukan korupsi, maka sanksi sosialnya sangat berat hingga ke anak dan cucu.
Demikian diungkapkan Firli Bahuri saat menghadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi bersama Pemerintah Provinsi Banten pada Jumat, 25 Februari 2022.
"Cerita ini untuk mengunggah kawan-kawan agar tidak kena korupsi. Kalau sudah korupsi itu sanksi sosialnya berat, anak istri cucu akan kena semua," ujar Firli melalui keterangan resminya, Sabtu (26/2/2022).
Ia berpandangan bahwa Indonesia saat ini sedang mengalami empat persoalan kebangsaan yaitu, bencana alam dan pandemi Covid-19, terorisme dan radikalisme, serta narkotika. Tapi, kata dia, korupsi saat ini ternyata lebih membahayakan karena merampas hak rakyat.