BUKITTINGGI, iNews.id - Pengusaha hotel di Kota Bukittinggi, Sumatera Barat (Sumbar) meminta keringanan pembayaran pajak. Pasalnya, usaha perhotelan saat ini terdampak penerapan PPKM sehingga tingkat okupansi hotel berada di bawah 10 persen.
"Pada umumnya, masalah perhotelan di Bukittinggi sejak pemberlakuan pembatasan aktivitas dan penutupan objek wisata sejak awal pandemi sama saja dengan seluruh hotel di mana saja khususnya Jawa dan Bali, karena itu kami berharap adanya keringan seperti pembayaran pajak," kata Koordinator Perhimpunan Hotel dan Pariwisata Indonesia (PHRI) Kota Bukittinggi, Syafroni Falian, Selasa (27/7/2021).
Syafroni menambahkan, tingkat okupansi atau jumlah hunian di Bukittinggi saat ini sudah sangat mengkhawatirkan karena berada di angka satu digit.
"Tingkat okupansi hotel di Bukittinggi dan sekitarnya saat ini di bawah 10 persen. Sejak awal pandemi 2020 sudah menurun kemudian diperparah lagi dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan mulai dari PSBB dan PPKM saat ini," katanya.
Dia melanjutkan, pihak hotel sangat berharap adanya keringanan dalam menjalankan operasional hotel saat ini dari pemerintah dan pihak berwenang lainnya.
"Kita tahu pemerintah pun saat ini tidak memiliki banyak dana yang diperuntukkan bagi pelaku usaha perhotelan," katanya.