Standar penilaian telah ditetapkan oleh Kemenkumham RI melalui Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia.
Sementara itu, Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno mengatakan, penghargaan tersebut merupakan tolok ukur positif, karena menunjukkan mayoritas kabupaten atau kota di Sumbar peduli dengan HAM.
Pemerintah Provinsi Sumbar juga akan mendorong kabupaten atau kota lain agar bisa mendapatkan penghargaan yang sama.
"Penghargaan ini menjadi tolak ukur dari apa yang sudah dikerjakan, karena standar penilaian serta instansi yang menilai jelas serta bertanggung jawab untuk urusan HAM," kata Irwan.