Elvis melanjutkan, pihaknya akan lebih tegas menindak penyelenggara pelanggar peraturan pelaksanaan kegiatan budaya yang salah satunya hajatan pernikahan.
"Penindakan yang telah dilakukan yaitu dengan pembubaran kegiatan hajatan namun jika hal hal tersebut dinilai tidak efektif lagi maka akan diterapkan denda dan bahkan penjara," katanya.
Sebelumnya Pemerintah Kota (Pemkot) Pariaman, Sumatera Barat memperbolehkan warganya menyelenggarakan hajatan dan kegiatan sosial budaya lainnya namun dengan menerapkan prokes ketat.
Kegiatan dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin keramaian dari kepolisian berdasarkan rekomendasi dari Satuan Tugas Covid-19 Kota Pariaman yang pengurusan izinnya selambat-lambatnya empat hari sebelum hari pelaksanaan.