"Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memandatkan untuk perlu diperkuatnya rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang disingkat RPPLH," jelasnya.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendorong semua daerah provinsi dan kabupaten/kota segera menyusun rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan karakteristik wilayah khususnya ekoregion.
"RPPLH merupakan perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu 30 tahun," ujarnya.
Walikota Tomohon Caroll JA Senduk menghadiri paripurna penyampaian laporan pansus dan pendapat akhir fraksi – fraksi serta pendapat akhir Wali Kota terhadap ranperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota Tomohon Tahun 2021 - 2051.