MINAHASA TENGGARA, iNews.id - Penyaluran dana partai politik (parpol) di Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara (Sulut), untuk tahun anggaran 2022 masih menunggu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jika hasilnya sudah disampaikan dipastikan segera dicairkan setelah ada pengajuan.
"Saat ini kami masih menunggu LHP dari BPK terkait dengan penggunaan dana parpol tahun anggaran 2021," kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Minahasa Tenggara, Ascke Benu di Ratahan, Sabtu (29/5/2022).
Dia mengungkapkan, pemeriksaan dana parpol tersebut terpisah dengan penggunaan anggaran dari pemerintah kabupaten (pemkab).
"LHP dana parpol sesuai dengan ketentuan, pemeriksaannya itu dilakukan secara terpisah," ujarnya.
Lebih lanjut kata Ascke, jika hasilnya telah disampaikan, maka pihak parpol segera mengajukan permintaan dana ke pemkab.