Selain itu menurut Angel, dengan penggunaan aplikasi tersebut pihaknya menjamin keamanan serta mengurangi biaya transfer, dan proses administrasi.
"Kami pastikan juga dengan penggunaan aplikasi ini akan sangat membantu pemerintah desa dalam melaksanakan transaksi dana desa, serta memudahkan dalam memantau saldo, serta aman dalam setiap transaksi yang dilakukan," ujarnya.
Ia juga memastikan, dalam upaya menjamin transparansi penggunaan dana desa, pada aplikasi tersebut juga akan disiapkan fitur khusus untuk memudahkan pengawasan keuangan, serta memudahkan instansi teknis yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat (DPMD) melakukan pengawasan.
Dia menambahkan, saat ini pihaknya sedang melakukan sosialisasi dengan turun langsung ke lapangan dan memaparkan ke pemerintah desa terkait dengan penggunaan aplikasi tersebut.
Sekretaris Daerah (Sekda) Minahasa Tenggara David Lalandos mengungkapkan, pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) menyambut baik keterlibatan BNI sebagai salah satu bank yang melayani transaksi dana desa.
"Keterlibatan dari BNI tentunya akan sangat membantu pemerintah desa untuk melakukan transaksi dana desa. Apalagi BNI mendukung program transaksi non tunai yang digagas pemerintah kabupaten dari beberapa tahun lalu," katanya.
Ia berharap dengan pengalaman BNI sebagai bank milik pemerintah, akan membantu pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan untuk setiap transaksi dana desa.