"Kami akan alokasi sesuai dengan kebutuhan untuk besaran anggaran ini dengan melihat skala prioritas dan manfaat bagi masyarakat," katanya.
Menurut David, dana alokasi yang ditransfer pemerintah pusat ke daerah mengalami pemotongan sebesar 8 persen atau Rp12 miliar untuk Kabupaten Minahasa Tenggara.
"Anggaran dari pemerintah pusat tersebut telah mengalami pengurangan menyesuaikan kondisi keuangan negara di tengah pandemi ini," ujar dia.
Namun demikian kata David, pemerintah kabupaten harus melakukan penyesuaian di sejumlah instansi dengan mengurangi sejumlah anggaran perjalanan dinas dan kegiatan yang belum dianggap penting.
Ketua DPRD Minahasa Tenggara Marty Ole menyampaikan dukungan terhadap pengalokasian anggaran untuk penguatan ekonomi yang bersumber dari APBD 2021.
"Kami berharap dengan adanya alokasi anggaran untuk penguatan ekonomi ini, masyarakat dapat lebih terbantu dalam meningkatkan ekonomi sambil berjanji akan melalukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran tersebut," katanya.